Penyediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas: Hak, Tantangan, dan Solusi

Penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, hak untuk bekerja, dan hak untuk mengakses fasilitas umum.

Penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksi dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat (UU No. 8 Tahun 2016). 

Menurut data Bappenas tahun 2018, terdapat sekitar 21 juta atau 8,56 persen penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas.

Sebagai warga negara yang setara, penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak atas aksesibilitas.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan (Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 2016). 

Aksesibilitas meliputi akses terhadap lingkungan fisik, transportasi, informasi, komunikasi, fasilitas, dan jasa pelayanan publik (Pasal 9 Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Namun, kenyataannya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering mengalami diskriminasi, ketidakadilan, kekerasan, dan perlakuan semena-mena dari masyarakat. 

Mereka juga kesulitan mendapatkan layanan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Layanan yang tersedia bagi penyandang disabilitas di Indonesia terpusat di kota-kota besar, sehingga menjadi tantangan tambahan bagi mereka yang tinggal di pedesaan. 

Selain itu, fasilitas umum seperti transportasi, gedung-gedung, jalan-jalan, dan tempat-tempat wisata masih belum ramah dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal ini menyebabkan mereka terisolasi dan terbatas dalam mobilitas dan aktivitas.

Masih banyak tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mendapatkan aksesibilitas yang layak. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

• Kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas.
• Kurangnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
• Kurangnya anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
• Kurangnya partisipasi dan keterlibatan penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang mewakili mereka dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentang aksesibilitas.
• Kurangnya fasilitas dan infrastruktur publik yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas, seperti toilet, tempat parkir, telepon umum, jalur pemandu, pintu, ram, tangga, lift, dll.
• Kurangnya informasi dan komunikasi yang komunikatif dan dapat dimengerti oleh penyandang disabilitas, seperti papan nama, tanda arah, simbol, bahasa isyarat, braille, dll.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan penyandang disabilitas sendiri. 

Pemerintah harus menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan konstitusi dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia. 

Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas aksesibilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk bergerak dan beraktivitas secara mandiri dan nyaman. 

Fasilitas aksesibilitas meliputi sarana dan prasarana fisik seperti ramp, lift, toilet khusus, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, alat bantu penglihatan, dan sebagainya; serta sarana dan prasarana non-fisik seperti informasi, komunikasi, teknologi, pendidikan inklusif, layanan kesehatan inklusif, pelatihan keterampilan, bantuan hukum, dan sebagainya.

Selain itu diperlukan solusi-solusi yang komprehensif dan kolaboratif dari semua pihak yang terkait. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

• Meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya tentang hak-hak dan kebutuhan penyandang disabilitas serta pentingnya aksesibilitas bagi mereka.
• Mendorong pembentukan dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan standar nasional dan internasional.
• Mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Masyarakat harus memiliki kesadaran dan sikap positif terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat harus menghormati dan menghargai penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman manusia. 

Masyarakat juga harus memberikan dukungan sosial dan moral kepada penyandang disabilitas agar mereka merasa diterima dan dihargai. 

Dukungan sosial dan moral dapat berupa bantuan materiil maupun non-materiil seperti perhatian, penghargaan, motivasi, dorongan, saran, kritik konstruktif, kerjasama, solidaritas, dan sebagainya.

Penyandang disabilitas sendiri harus memiliki rasa percaya diri dan optimis dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka harus berusaha untuk mandiri dan produktif sesuai dengan kemampuan dan potensi mereka. 

Mereka juga harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun politik yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka harus bersuara dan menyuarakan hak-hak mereka agar didengar dan dipenuhi oleh pihak-pihak terkait.

#Penyandang disabilitas, #Hak penyandang disabilitas, #Aksesibilitas, #Tantangan penyandang disabilitas, #Solusi penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, #Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, #Layanan publik untuk penyandang disabilitas, #Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang penyandang disabilitas, #Kebijakan penyediaan aksesibilitas, #Fasilitas dan infrastruktur publik yang ramah penyandang disabilitas.

Share :